Menaker : Prioritas Utama Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Menaker, Prof. Yasserli dan didampingi pejabat eselon satu dan dua dalam acara Brefing Media satu tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan tahun 2024-2025 di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, (28/10/2025).

Jakarta, FajarNews Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini disampaikan dalam acara Media Briefing bertema “Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan” yang digelar di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, (28/10/2025).

Dalam refleksi satu tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Menaker Yasserli memaparkan sejumlah capaian strategis yang terangkum dalam kerangka Asta Cita. Program-program tersebut mencakup:

Peningkatan kesejahteraan pekerja, termasuk perluasan akses bantuan subsidi upah (BSU) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Transformasi pelatihan vokasi, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional.
Penguatan hubungan industrial, melalui mediasi perjanjian kerja bersama (PKB) dan penciptaan iklim kerja yang harmonis.
Reformasi birokrasi, demi pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

Makna Transparan dan Akuntabel dalam Capaian Asta Cita

Menaker Yassierli menekankan bahwa refleksi ini bukan sekadar evaluasi internal, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Transparan berarti bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja dilakukan secara terbuka. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan hasil program tanpa hambatan. Ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan publik, serta mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan.

Akuntabel mengacu pada tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan capaian. Dalam konteks Asta Cita, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan capaian program secara berkala, evaluasi berbasis data, dan keterlibatan lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program.

Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Kemnaker memastikan bahwa setiap langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja bukan hanya retorika, tetapi tindakan nyata yang dapat diukur dan diawasi oleh publik.

Menutup refleksi tahunan tersebut, Menaker Yassierli menyatakan, “Kita tidak menunggu keharmonisan terjadi, kita hadir untuk menciptakannya. Karena kesejahteraan pekerja bukan hanya tujuan, tapi fondasi pembangunan bangsa.”ujarnya.

Hadir dalam acara refleksi tahunan yang di prakarsai oleh Biro Humas Kemenaker tersebut dihadiri seluruh pejabat eselon satu dan dua di lingkungan kerja Kemnaker (Rob).